| dbo:abstract
|
- Economic reform in Iraq describes decisions by the Coalition Provisional Authority to dramatically change the economy of Iraq in the aftermath of the 2003 U.S.-led invasion. Prior to US occupation, Iraq had a centrally planned economy. Among other things, it prohibited foreign ownership of Iraqi businesses, ran most large industries as state-owned enterprises, and imposed large tariffs to keep out foreign goods. After the 2003 Invasion of Iraq, the Coalition Provisional Authority quickly began issuing many binding orders privatizing Iraq's economy and opening it up to foreign investment. Economic reform was implemented alongside reform of government institutions, the Iraqi legal system, and significant international investment to repair or replace damaged infrastructure of Iraq. While reform efforts have produced some successes, problems have arisen with the implementation of internationally funded Iraq reconstruction efforts. These include inadequate security, pervasive corruption, insufficient funding and poor coordination among international agencies and local communities. (en)
- Reformasi ekonomi di Irak menggambarkan keputusan Pemerintahan Koalisi Sementara untuk secara dramatis mengubah setelah invasi yang di pimpin AS tahun 2003. Sebelum pendudukan AS, Irak memiliki perekonomian terpusat. Antara lain, melarang kepemilikan asing atas bisnis di Irak, menjalankan sebagian besar industri besar sebagai perusahaan milik negara, dan memberlakukan tarif besar untuk menahan barang asing. Setelah Invasi Irak 2003, Pemerintahan Koalisi Sementara dengan cepat mulai mengeluarkan banyak perintah mengikat yang memprivatisasi dan membukanya untuk investasi asing. Reformasi ekonomi dilaksanakan bersamaan dengan reformasi lembaga pemerintah, , dan yang signifikan untuk memperbaiki atau mengganti yang rusak. Sementara upaya reformasi telah menghasilkan beberapa keberhasilan, masalah muncul dengan pelaksanaan upaya rekonstruksi Irak yang didanai secara internasional. Ini termasuk keamanan yang tidak memadai, korupsi yang merajalela, pendanaan yang tidak mencukupi dan koordinasi yang buruk antara badan-badan internasional dan komunitas lokal. (in)
|
| dbo:thumbnail
| |
| dbo:wikiPageID
| |
| dbo:wikiPageLength
|
- 19375 (xsd:nonNegativeInteger)
|
| dbo:wikiPageRevisionID
| |
| dbo:wikiPageWikiLink
| |
| dbp:wikiPageUsesTemplate
| |
| dcterms:subject
| |
| rdfs:comment
|
- Economic reform in Iraq describes decisions by the Coalition Provisional Authority to dramatically change the economy of Iraq in the aftermath of the 2003 U.S.-led invasion. Prior to US occupation, Iraq had a centrally planned economy. Among other things, it prohibited foreign ownership of Iraqi businesses, ran most large industries as state-owned enterprises, and imposed large tariffs to keep out foreign goods. After the 2003 Invasion of Iraq, the Coalition Provisional Authority quickly began issuing many binding orders privatizing Iraq's economy and opening it up to foreign investment. (en)
- Reformasi ekonomi di Irak menggambarkan keputusan Pemerintahan Koalisi Sementara untuk secara dramatis mengubah setelah invasi yang di pimpin AS tahun 2003. Sebelum pendudukan AS, Irak memiliki perekonomian terpusat. Antara lain, melarang kepemilikan asing atas bisnis di Irak, menjalankan sebagian besar industri besar sebagai perusahaan milik negara, dan memberlakukan tarif besar untuk menahan barang asing. Setelah Invasi Irak 2003, Pemerintahan Koalisi Sementara dengan cepat mulai mengeluarkan banyak perintah mengikat yang memprivatisasi dan membukanya untuk investasi asing. (in)
|
| rdfs:label
|
- Economic reform of Iraq (en)
- Reformasi ekonomi Irak (in)
|
| owl:sameAs
| |
| prov:wasDerivedFrom
| |
| foaf:depiction
| |
| foaf:isPrimaryTopicOf
| |
| is dbo:wikiPageRedirects
of | |
| is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
| is foaf:primaryTopic
of | |
